POLITIK HUKUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Diposting oleh Rojudin pada 12:28, 13-Peb-12 • Di: Sejarah

 

POLITIK HUKUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DI INDONESIA

A. Akar Masalah Kerukunan Umat Beragama

 

Sebagaimana telah dikemukakan di bab Pendahuluan, benih-benih

persoalan kerukunan umat beragama muncul setelah peristiwa G-30-S PKI. Dari Musyawarah Antar Agama, yang diselenggarakan oleh Pemerintah pada tanggal 30 November 1967 di Gedung Pejambon diketahui bahwa masalah penyampaian ajaran agama menjadi pangkal masalah kerukunan umat beragama. Menyikapi rumitnya menemukan titik kompromi dalam persoalan

penyebaran agama, Mohammad Natsir, yang mewakili pihak Islam mengajukan tiga solusi berkaitan dengan penyebaran agama, yaitu:

1. Kristen tanpa mengurangi hak dakwah mereka untuk membawa perkabaran Injil sampai ke ujung bumi, supaya menahan diri dari maksud dan tujuannya dari program Kristenisasi itu;

2. Demikian pula orang Islam pun harus menahan diri, jangan cepat-cepat untuk melakukan tindakan fisik. Tapi ini hanya bisa apabila orang Kristen pun dapat menahan diri;

3. Sementara itu pun pihak Pemerintah harus bertindak cepat dalam hal pihak Kristen tidak mematuhi larangan-larangan Pemerintah, agar pada orang Islam tidak timbul perasaan tidak berdaya, seolah-olah mereka tidak mendapat perlindungan hukum dan jaminan hukum terhadap rongrongan pihak lain. Musyawarah Antar Agama yang diselenggarakan oleh Pemerintah itu tidak menghasilkan titik temu karena para wakil umat beragama bertahan pada pendapatnya masing-masing. Sedangkan menurut Misbach Malim, Sekretaris Jenderal Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia, penolakan wakil kalangan Kristen Protestan dan Katolik terhadap rancangan usulan pemerintah yang menjadi penyebab buntunya dialog kerukunan umat beragama pada waktu itu. Ekspresi kebebasan beragama, yang diwujudkan dalam bentuk penyampaian atau penyebaran ajaran agama merupakan salah satu persoalan penting di dalam penciptaan kerukunan umat beragama, utamanya ketika dilakukan di tengah-tengah umat beragama lain. Di satu sisi, penyampaian atau penyebaran ajaran agama itu dilakukan untuk memenuhi tuntutan kewajiban

pelaksanaan ajaran agama, sebagaimana disebutkan di dalam doktrin-doktrin agama. Di sisi ini, pelaksanaan tuntutan doktrin ajaran agama tersebut berada di wilayah perlindungan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, di sisi lain pelaksanaan kewajiban agama itu menimbulkan persoalan ketika dianggap mengurangi atau mencederai hak-hak umat beragama yang lain. Di dalam makalah yang disampaikan pada Sarasehan Nasional Kerukunan Umat Beragama tahun 1996, Budi Harsono, Assospol Kassospol ABRI tahun 1996, mengemukakan bahwa salah satu sifat kodrati agama adalah watak dakwahnya, misi atau zendingnya. Ia berpendapat bahwa dalam sifat dan watak dasar inilah terletak “kekuatan” dan juga sekaligus “kelemahan” agama. Dengan mengutip pendapat Harold Coward, ia menegaskan bahwa agama dapat saja bertemu, tapi teologi mereka berbenturan. Masing-masing berusaha memperluas eksklusivitasnya,mempertegas identitasnya, membuktikan kredibilitasnya demi hegemoni teologis dan kelangsungan eksistensi sendiri. Budi Harsono mengungkapkan adanya dambaan pada setiap agama menjadi penguasa suatu dunia yang “mono-religius”. Dari perspektif HANKAM dambaan itu, menurutnya, berpotensi memancing munculnya konflik dan perpecahan yang sangat rawan terhadap stabilitas

keamanan nasional bahkan integrasi bangsa. Potensi konflik dan perpecahan yang dibawa di dalam misi penyampaian ajaran agama itu oleh menurut Eric Brahm113 berasal dari doktrin dan dogma yang harus diterima oleh para pemeluknya. Ia mengatakan, “Although not necessarily

so, there are some aspects of religion that make it susceptible to being a latent source of conflict. All religions have their accepted dogma, or articles of belief, that followers must accept without question. This can lead to inflexibility and intolerance in the face of other beliefs. After all, if it is the word of God, how can one compromise it? At the same time, scripture and dogma are often vague and open to interpretation. Therefore, conflict can arise over whose interpretation is the correct one, a conflict that ultimately cannot be solved because there is no arbiter. The winner generally is the interpretation that attracts the most followers. However, those followers must also be motivated to action. Although, almost invariably, the majority of any faith hold moderate views, they are often more complacent, whereas extremists are motivated to bring their interpretation of God’s will to fruition. Di samping karena persoalan doktriner dan dogmatis tersebut, konflik antar umat beragama juga disebabkan oleh adanya keberpihakan umat beragama tertentu terhadap rezim yang berkuasa. Hal tersebut digambarkan oleh Elizabeth Nottingham dari pengamatannya terhadap perkembangan agama pada masa India kuno dan Kristen pada masa abad pertengahan. Ia mengatakan:

…dengan mendukung status quo, agama tidak hanya menjamin stabilitas sosial, tetapi kadang-kadang juga mendukung konservatisme yang ekstrem. Tetapi,agama juga seringkali mempunyai fungsi yang berlawanan yaitu memberikan pembenaran moral kelompok-kelompok yang menentang keras sistem-sistem sosial yang sudah ada.

Titik tengkar antarumat beragama, terkait dengan masalah dakwah atau misi tersebut, semakin dipertajam dengan adanya pengakuan kebebasan untuk memilih agama oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), sebagaimana tertulis di dalam International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) 16 Desember 1966, Pasal 18, yang menyebutkan:

 1. Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.

2. No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.

3. Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.

4. The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.

Di Indonesia, kebebasan untuk memilih agama itu diterjemahkan dengan kebebasan untuk berpindah-pindah keyakinan agama, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949:

“ Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsyafan batin dan agama: hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau keyakinan begitu pula kebebasan menganut agamanya atau keyakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di muka umum maupun dalam lingkungannya sendiri dengan jalan mengajarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orang tua mereka.” Sebagaimana dicatat oleh A.B.Kusuma, oleh beberapa kalangan rumusan Pasal 18 Konstitusi RIS tersebut dinyatakan ‘kebablasan’ sehingga ketika rumusan Pasal tersebut diangkat kembali dalam pembahasan mengenai HAM pada Sidang MPRS 1967, mengalami kebuntuan pembahasan. Upaya untuk menciptakan kerukunan umat beragama jelas bukan persoalan yang mudah. Menurut Douglas W Shrader120 setidaknya ada tiga fokus masalah yang harus direorientasi berkaitan dengan upaya tersebut, yaitu:

1) Sifat dasar manusia terutama yang berkaitan dengan upaya pencaharian nilai-nilai spiritual dan kebenaran agama pada masa lalu;

2) Memahami kembali kejelasan hubungan antara agama dan budaya; dan

3) Mengklarifikasi pengertian toleransi, perbedaan, dan kebebasan. Shrader menyimpulkan bahwa memperkenalkan pentingnya prinsip-prinsip toleransi dan pluralisme agama merupakan upaya yang mudah dilakukan. Namun, bagian yang paling sulit dilakukan berkaitan dengan upaya itu adalah to identify clarify principles to help create a global dan to formulate an effective plan that will lead to widespread adoption and practice without stifling difference and disagreement in the process community that is both inclusive and pluralistic. Pandangan yang kurang lebih sama juga dikemukakan oleh Patrick Parkinson. Parkinson melihat hal yang paling sulit dilakukan dari upaya men-“damai”-kan

 

B. Peran Negara

      Besarnya potensi konflik yang terjadi di antara umat beragama, terutama yang berkaitan dengan penyampaian dan penyebaran ajaran agama, mendorong diperlukannya peran negara. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimanakah negara dapat memainkan peranannya dalam menengahi ketegangan antarumat beragama tersebut? Menjawab pertanyaan ini, Tedi Kholiludin berkesimpulan bahwa negara tidak mempunyai otoritas dalam mengatur persoalan

keagamaan masyarakat. Namun, di sisi lain ia membenarkan peran yang dimainkan negara atas dasar consent (kesepakatan) yang diberikan oleh masyarakat melalui pembatasan kekuasaan negara. Dalam peran yang dijalankan atas dasar consent tersebut, negara memegang otoritas (being an authority) untuk mengatur kehidupan beragama. Kondisi tersebut, menurut Tedi, akan berbeda ketika negara dipahami sebagai pemangku otoritas (being in authority). Dengan mengutip pendapat Friedman, pengertian negara sebagai pemangku otoritas dapat dipahami bahwa negara menempati posisi tertentu yang dapat memberinya kekuasaan untuk mengeluarkan perintah atau arahan.  Ini tentunya berbeda dengan konsep memangku otoritas yang menunjukkan adanya ketaatan terhadap “pemegang otoritas” dengan pelibatan spirit yang berbeda. Di dalam kajian hukum dan politik, pemegang otoritas itu disebut sebagai pemegang kedaulatan yang dikualifikasi sebagai berikut: (i) kedaulatan Negara; (ii) kedaulatan Tuhan; (iii) kedaulatan Raja; (iv) kedaulatan Rakyat; dan (v) kedaulatan Hukum.

      Merujuk kepada pendapat Tedi Kholiludin di atas, dapat disepakati bahwa negara memang tidak dapat mengatur persoalan keagamaan masyarakat dalam pengertian pemahaman individu atau seseorang terhadap ajaran agama. Tapi hal itu tidak dapat diartikan bahwa ketika pemahaman individu tersebut dipromosikan ke ranah publik dan menimbulkan permasalahan, negara tidak boleh melakukan intervensi. Di dalam kasus penciptaan kerukunan umat beragama

permasalahannya tidak dapat dilihat dari paradigma HAM generasi pertama, kedua, dan ketiga, sebagaimana tercermin dari pandangan yang dikemukakan oleh Tedi Kholiludin, yaitu paradigma the ruler versus the ruled, the people versus the state. Tipe paradigma HAM generasi pertama sampai dengan ketiga tersebut,menurut Jimly Asshiddiqie, menegasikan faktor-faktor penindasan yang bersifat horisontal, khususnya antarkelompok masyarakat. Dalam perspektif konsepsi

HAM itu, jika timbul konflik horisontal yang dipersalahkan tetap saja negara karena perspektifnya mutlak bersifat vertikal. Padahal, tegas Jimly, faktanya tidaklah cukup dengan mengatakan bahwa negara gagal memberikan perlindungan dan sebab itu harus bertanggung jawab atas kelalaiannya menjamin hak asasi manusia in action. Wacana peran negara di dalam persoalan keagamaan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penciptaan kerukunan umat beragama, pernah dikemukakan di dalam perumusan naskah asli Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia pada tahun 1945. Menurut Soekiman, sebagaimana dikemukakan di dalam rapat Badan untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 15 Juli 1945, persoalan keagamaan masyarakat sesungguhnya telah menjadi perhatian sejak masa penjajahan Belanda walaupun pemerintah Kolonial Belanda menegaskan sikap netralnya terhadap ajaran agama. Perhatian pemerintah kolonial terhadap keagamaan masyarakat itu ditunjukkan dengan adanya pengakuan di dalam Indische Staatsregeling (IS) mengenai kemerdekaan bagi penduduk pribumi di dalam menjalankan ajaran agamanya. Peran negara dalam keagamaan masyarakat, menurut Soekiman, tetap dibutuhkan dengan belajar dari pengalaman pada masa kolonial. Dalam pandangan Soekiman, meskipun secara normatif disebutkan adanya pengakuan kemerdekaan bagi penduduk di dalam menjalankan ajaran agama di dalam Undang-undang Dasar ketika itu (IS), dalam kenyataannya umat Islam mengalami keadaan yang tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan di dalam IS tersebut. Pandangan Soekiman tersebut turut meramaikan pembahasan rancangan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 tentang Agama. Dihubungkan dengan peran negara dalam keagamaan masyarakat, pengaturan masalah agama di dalam Undang-undang Dasar menurut Soepomo tidak dimaksudkan sebagai gewetensdwang (paksaan kebatinan terhadap agama). Pengaturan masalah

agama di dalam Undang-undang Dasar, dengan membaca sikap Soepomo tersebut, kiranya dimaksudkan untuk menegaskan adanya tugas negara di dalam mengatur keagamaan masyarakat. Pandangan yang lebih rinci lagi mengenai peran negara di dalam keagamaan masyarakat dikemukakan oleh Hazairin di dalam bukunya “Demokrasi Pancasila”. Di dalam karyanya itu, Hazairin menafsirkan berbagai implikasi yang harus dilaksanakan oleh negara sehubungan dengan dicantumkannya Pasal 29 UUD 1945, yaitu:

1. Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang, bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha;

2. Negara Republik Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu-Bali bagi orang Bali, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara;

3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya dank arena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing;

4. Jika karena salah tafsir atau oleh karena dalam kitab-kitab agama, mungkin secara menyelip, dijumpai sesuatu peraturan yang bertentangan dengan sila-sila ketiga, keempat, dan kelima dalam Pancasila, maka peraturan agama yang demikian itu, setelah diperembukkan dengan pemuka-pemuka agama yang bersangkutan, wajib dinon-aktifkan;

5. Hubungan sesuatu agama dengan sila kedua dalam Pancasila dibiarkan kepada norma-norma agama itu sendiri atau kepada kebijaksanaan pemeluk-pemeluk agama-agama itu.Maksudnya, sesuatu norma dalam sila ke-2 itu yang bertentangan dengan norma sesuatu agama atau dengan

paham umum pemeluk-pemeluknya berdasarkan corak agamanya, tidak berlaku bagi mereka.

Di dalam konteks pergaulan internasional, pengakuan terhadap keterlibatan negara di dalam keagamaan masyarakat juga ditegaskan di dalam dokumen-dokumen hukum internasional, seperti di dalam ICCPRdan ICESCRtahun 1966. Khusus di dalam ICCPR Pasal 18, peran negara disebutkan sebagai berikut:

The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious,and moral education of their children in conformity with their own convictions.”

Adanya keterlibatan negara di dalam persoalan keagamaan masyarakat memang menjadi persoalan tersendiri dikarenakan di dalam konsep negara moderen tidak dikenal adanya intervensi negara di dalam persoalan keagamaan masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie, urusan agama tidak seharusnya dikacaukan atau dicampuradukkan dengan persoalan kenegaraan. Namun, sebagaimana yang diakuinya, dalam kenyataan empiris di hampir semua negara moderen sekalipun, tidak terbukti bahwa urusan keagamaan sama sekali berhasil dipisahkan dari persoalan-persoalan kenegaraan. Jimly Asshiddiqie menyebutkan karakteristik pengelola negara yang tidak dapat dilepaskan dari sifat kemanusiaannya dan terikat dengan norma-norma yang diakuinya, di antaranya adalah norma agama. Dengan mengambil contoh negara Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, dan Belanda, yang mempermaklumkan dirinya sebagai negara sekular, menurut Jimly dalam banyak kasus sepanjang sejarah negara-negara tersebut menunjukkan

keterlibatannya dalam urusan keagamaan.Keterlibatan negara dalam keagamaan masyarakat sangat relevan ketika terjadi konflik HAM dalam pelaksanaan ajaran agama. Dalam situasi tersebut, negara tidak dapat bersikap hitam-putih karena kualitas masalahnya tidak dapat disamakan dengan pelanggaran HAM secara umum. Konflik HAM dalam pelaksanaan ajaran agama, pada umumnya dipicu oleh persoalan ketidakseimbangan yang dialami oleh penganut ajaran agama tertentu terhadap penganut ajaran agama lain. Dalam konteks tersebut, Jimly Asshiddiqie merekomendasikan konsep HAM pendekatan generasi keempat, yang didasarkan atas ketidakseimbangan struktural yang menindas di luar pengertian yang selama ini timbul dari pola hubungan vertikal antara negara dan rakyatnya. Implementasi konsep generasi keempat HAM tersebut adalah dengan mengembangkan konsep agree in disagreement. Dengan merujuk kepada pendapat Satya Arinanto, implementasi pendekatan generasi keempat HAM diwujudkan dengan mengembangkan strategi dialog untuk membangkitkan pertumbuhan ideologi pluralisme agama, yaitu (1) dialog antarkepercayaan dan antarmasyarakat; (2) aktivitas partisipatif, dan (3) pengembangan budaya nasional yang berdasarkan pluralisme agama.

C. Disain Orde Baru Kebijakan Kerukunan Umat Beragama

Peran negara dalam penciptaan kerukunan umat beragama dapat dicermati dari disain kebijakan yang dirancang oleh Pemerintah. Kebijakan kerukunan umat beragama di Indonesia, sebagaimana telah dikemukakan di dalam bab sebelumnya dimulai pada tahun 1965 ketika Presiden mengeluarkan sebuah Penetapan tentang Pencegahan Penodaan dan Penistaan terhadap Agama. Selama masa kekuasaan Orde Lama yang berakhir pada tahun 1967, kebijakan kerukunan umat beragama belum tersusun ke dalam format yang sistematik. Baru pada tahun 1969, dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya, kebijakan kerukunan umat beragama disusun ke dalam kerangka yang lebih jelas. Keluarnya Surat Keputusan itu, antara lain, didasarkan kepada kesimpulan hasil Musyawarah Umat Beragama yang diadakan pada tanggal 30 November 1967 yang meminta peran aktif kepala daerah dalam mengelola kehidupan beragama di wilayahnya. Pada tahun 1973, Menteri Agama, Mukti Ali, menghidupkan kembali dialog antar agama dengan rujukan tema melestarikan kesatuan dan persatuan bangsa, mendukung dan menyukseskan pembangunan nasional, memerangi kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan, serta menghilangkan kesenjangan. Dialog tersebut diadakan secara marathon dimulai dari 25 April sampai dengan awal Mei 1973 yang dilaksanakan di tempat yang berbeda, Medan, Makassar (dahulu Ujung Pandang), dan Kupang. Untuk menguatkan hasil dialog umat beragama, pada tahun 1979 Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 70 Tahun 1979 tentang Pedoman Penyiaran Agama. Butir kedua Surat Keputusan tersebut berisi:

Penyiaran agama tidak dibenarkan untuk:

a. ditujukan terhadap orang dan/atau orang-orang yang telah memeluk sesuatu agama lain;

b. dilakukan dengan menggunakan bujukan/pemberian materiil, uang, pakaian, makanan/minuman, obat-obatan dan lain agar supaya orang tertarik untuk memeluk sesuatu agama;

c. dilakukan dengan cara-cara penyebaran pamflet, bulletin, majalah, buku-buku, dan sebagainya di daerah-daerah/di rumah-rumah kediaman umat/orang yang beragama lain;

d. dilakukan dengan cara-cara masuk keluar dari rumah ke rumah orang lain yang telah memeluk agama lain dengan dalih apapun.”

Pada tahun 1980, Pemerintah membentuk wadah kerukunan umat beragama melalui sebuah keputusan menteri144,sebagai kelanjutan dialog antarumat beragama yang telah dilakukan. Pada tahun 1981 melalui Instruksi Menteri Agama, sehubungan dengan telah terbentuknya Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama, ditetapkan model pembinaan kerukunan umat beragama yang didasarkan kepada trilogi kerukunan umat beragama, yaitu:

1) kerukunan intern umat beragama;

2) kerukunan antarumat beragama;

3) kerukunan antara umat beragama dan pemerintah. Trilogi kerukunan umat beragama itu dilaksanakan dalam paradigma “Tiga Prioritas Nasional dalam Pembinaan Tata Kehidupan Beragama”, yaitu:

a) Memanfaatkan Ideologi dan Falsafah Pancasila dalam kehidupan umat beragama dan dilingkungan Aparatur Departemen Agama;

b) Membantu usaha memantapkan Stabilitas dan ketahanan Nasional dengan membina tiga kerukunan hidup beragama;

c) Meningkatkan Partisipasi Umat Beragama dalam mensukseskan dan mengamalkan pelaksanaan Pembangunan Nasional di segala bidang, yang berkesinambungan. Selanjutnya, Instruksi Menteri itu menjelaskan makna Wadah Kerukunan Umat Beragama itu sebagai forum konsultasi dan komunikasi antar para pemimpin/pemuka Agama dan antara para pemimpin/pemuka agama dengan Pemerintah. Wadah Musyawanah berbentuk pertemuan-pertemuan yang diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan, baik atas undangan Menteri Agama maupun atas permintaan salah satu atau lebih Majelis Agama. Dalam Sarasehan Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Kerukunan Umat Beragama, yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 1996, Menteri Sekretaris Negara, Moerdiono menjelaskan grand-strategy pemerintah dalamupaya menciptakan kerukunan umat beragama. Di dalam makalahnya yang berjudul “Makna Kerukunan Hidup Umat Beragama menurut Tinjauan Paham Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia”, Moerdiono mengatakan bahwa upaya mewujudkan kerukunan umat beragama oleh pemerintah bukanlah persoalan yang mudah. Menurutnya, masalah tidak hanya terbatas pada masalah hukum, politik, atau pemerintahan belaka, tapi juga terkait dengan aspek ideologi negara serta teologi agama-agama, yang perlu serasi satu sama lainnya.147 Moerdiono juga berpendapat bahwa ideologi negara perlu mengandung jawaban yang jernih serta tegas terhadap agama serta umat beragama di tengah kemajemukan rakyatnya. Sebaliknya teologi agama perlu mengandung visi serta persepsi yang positif tentang negara dan pemerintahan. Di dalam paparannya, ia mengakui bahwa setiap agama jelas tidak hanya mempunyai ajaran tentang Tuhan, tentang dunia sekitar, tentang umatnya sendiri, tentang umat lain, akan tetapi juga tentang

pemerintahan dan negara. Ia menegaskan bahwa apabila ideologi negara dan teologi agama-agama tentang negara saling bertolak belakang, cepat atau lambat instabilitas akan timbul yang akan merugikan masyarakat dan negara secara menyeluruh. Di dalam catatan Moerdiono, Indonesia baru berhasil menyelesaikan permasalahan kerukunan umat beragama pada tahun 1985, atau tepatnya setelah empat puluh tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Untuk menguatkan

usaha yang telah berhasil dilakukan oleh pemerintah tersebut, ada tiga masalah mendasar yang harus dipahami dalam kerangka pembinaan kerukunan umat beragama, yaitu (1) wawasan kebangsaan dan negara nasional; (2) proses perkembangan wawasan nasional mengenai hubungan antara negara dan umat beragama; dan (3) manfaat dan timbal balik dari kerukunan umat beragama bagi umat beragama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kaitannya dengan wawasan kebangsaan dan negara nasional perlu dipahami bahwa kewenangan negara, yang dipersonifikasi oleh pemerintah, hanya mencakup batas wilayah territorial serta terhadap penduduk dan warga negara yang mendiami wilayahnya itu. Tujuannya menurut Moerdiono juga terbatas dalam menjamin keamanan serta kesejahteraan bagi penduduk. Dengan

rumusan kewenangan dan tugas yang lebih terbatas tersebut, sesungguhnya negara nasional dapat melayani aspirasi dan kepentingan duniawi dari seluruh umat beragama, khususnya dalam statusnya sebagai warga negara dan penduduk negara. Selanjutnya berbicara tentang proses perkembangan wawasan nasional mengenai hubunan antara negara dan umat beragama, menurut Moerdiono, terdapat tiga babak dalam perkembangan tersebut. Pertama, babak perumusan falsafati para pendiri Negara. Kedua, babak dinamika pro-kontra di dalam masyarakat. Dan ketiga, babak akomodasi serta legitimasi secara formal. Dalam pandangan Moerdiono, tercapainya kesepakatan para pendiri negaratentang dasar negara Pancasila merupakan upaya maksimum dalam mengintegrasikan antara jiwa relijiusitas yang dikandung oleh agama-agama dengan wawasan kebangsaan. Pada babak dinamika pro-kontra, Moerdiono mencatat berbagai kerugian yang dialami oleh umat beragama akibat friksi politik yang diwarnai oleh sentiment keagamaan. Selanjutnya, pada babak akomodasi serta legitimasi secara formal, dapat disaksikan bagaimana agama dimasukkan ke dalam kerangka pembangunan nasional.Sehingga pada akhirnya pemerintah berpendapat sebagaimana disampaikan oleh Moerdiono bahwa bagi umat beragama sendiri terwujudnya kerukunan umat beragama mempunyai manfaat, minimal berupa terjamin dan dihormatinya iman dan identitas mereka oleh pihak lain. Maksimal, terbukanya

peluang untuk membuktikan keagungan agama mereka masing-masing dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan meletakkan dasar moral, etik, dan spiritual bagi pembangunan nasional Akan tetapi, meskipun disain kebijakan kerukunan umat beragama Orde

Baru terlihat fakta di lapangan menunjukkan belum mampunya pemerintah mengurangi angka konflik antarumat beragama. Hal itu sebagaimana terlihat dari tabel pembakaran rumah ibadat umat Kristiani (gereja) di bawah ini:

Periode Jumlah yang dirusak Rata-rata dalam satu tahun

1965-1974 46 gedung 4,6 gedung

1975-1984 89 gedung 8,9 gedung

1985-1994 132 gedung 13,2 gedung

1995-1997 105 gedung 52,5 gedung

Kegagalan156 disain kebijakan Rezim Orde Baru dalam menciptakan kerukunan beragama, juga dapat dicermati dari kasus perusakan gereja selama kurun waktu tahun 1996, yang terjadi di beberapa kota di Indonesia sebagaimana digambarkan di dalam tabel berikut ini:157

Kota Jumlah Gereja Dirusak

Bekasi 1

Tasikmalaya 17

Wates 1

Pare (Kediri) 1

Surabaya 9

Situbondo 24

Siak 1

Kendari Belum diketahui

D. Masa Pemerintahan Habibie (1998-1999)

Sebagaimana banyak disebutkan oleh para ahli, masa pemerintahan

Habibie disebut sebagai masa pemerintahan transisi dari Orde Baru pimpinan

Soeharto kepada pemerintahan yang demokratis. Masa kekuasaan yang relatif

singkat, yaitu selama 512 hari158 dan merupakan tahapan peralihan dari masa

kekuasaan Rezim Otoriter Orde Baru kemungkinan yang menyebabkan era

pemerintahan Habibie disebut sebagai era transisi.159 Walaupun masa

kekuasaannya begitu singkat, pemerintahan Habibie telah meletakkan fondasi

pembangunan demokrasi yang sangat signifikan. Di bidang ketatanegaraan,

misalnya, pemerintahan Habibie mendukung terbitnya Ketetapan Sidang Istimewa

MPR tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik

Indonesia, penegakkan Hak-hak Asasi Manusia, pemberantasan praktik Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme, serta pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dalam

rangka membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan.

158 Bacharudin Jusuf Habibie

Perubahan-perubahan mendasar160di bidang ketatanegaraan itu

berpengaruh kepada seluruh kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah, tidak

terkecuali dalam pengaturan kehidupan beragama. Politik hukum kerukunan umat

beragama pada masa pemerintahan Habibie tercermin di dalam Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang

Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan

Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, huruf D perihal Agama,

Sosial, dan Budaya, angka (1) dan angka (2). Di dalam ketentuan angka (1)

disebutkan kerangka acuan kehidupan beragama sebagai berikut:161

Penanggulangan krisis di bidang sosial budaya ditujukan untuk meningkatkan

keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, membangkitkan

semangat optimisme dan keyakinan masyarakat Indonesia bahwa krisis nasional

bisa diatasi dengan kekuatan sendiri dalam rangka meletakkan dasar-dasar

perwujudan masyarakat madani.”

Selanjutnya, ketentuan itu menegaskan agenda yang harus dijalankan oleh

Presiden/mandataris MPR, sebagai berikut;

a. Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas kelembagaan

pengajaran, dan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut

peserta didik, dengan tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama

sesuai dengan agama yang diajarkan kepada peserta didik yang

bersangkutan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan serta

prasekolah sesuai dengan undang-undang yang berlaku secara berjenjang,

berlanjut dan terus menerus di lingkungan keluarga, pendidikan, dan

masyarakat;

160 Perubahan mendasar itu dikarenakan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan sistem

ketatanegaraan ditentukan oleh MPR. Kedudukan MPR pada masa pemerintahan Habibie

merupakan pemegang kedaulatan rakyat sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) naskah

lama Undang-undang Dasar 1945: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Atas dasar tersebut, Padmo Wahjono—sebagaimana

dikutip oleh Jimly Asshiddiqie—menyebut sistem pemerintahan yang dianut oleh naskah lama

UUD 1945 adalah sistem MPR. Lihat Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok…op.cit, hal.72

161 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketetapan-ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998,

(Jakarta:Sekretariat Jenderal MPR RI,1998), hal.39

Politik hukum..., Abdi Kurnia D, FH UI, 2010.

63

Universitas Indonesia

b. Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana ibadah termasuk

peningkatan penyelenggaraan haji yang diatur dengan undang-undang;

c. Melaksanakan program jarring pengaman sosial dengan sasaran,

khususnya di bidang pangan dan kesehatan;

d. Melaksanakan kebijakan penyelamatan pelajar dan mahasiswa dari

ancaman putus sekolah dan program-program pendidikan dan pelatihan

pada umumnya;

e. Melaksanakan penyelamatan sosial melalui program-program khusus bagi

mereka yang putus kerja, yang mengalami hambatan usaha dan mencegah

laju pengangguran terbuka serta laju kemiskinan;

f. Peningkatan akhlak mulia dan budi luhur dilaksanakan melalui pendidikan

budi pekerti di sekolah.

Adapun di dalam angka (2) ketentuan itu disebutkan kerangka acuan pelaksanaan

reformasi di bidang sosial budaya adalah untuk mendukung penanggulangan

krisis di bidang sosial dan budaya. Sementara itu, agenda yang harus dijalankan

Bagikan ke Facebook Bagikan ke Twitter

Komentar

Belum ada komentar. Tulislah komentar pertama!

Komentar Baru

[Masuk]
Nama:

Email:

Komentar:
(Beberapa Tag BBCode diperbolehkan)

Kode Keamanan:
Aktifkan Gambar